|
SEORANG presiden dari negara yang sudah relatif maju menangis meratapi rakyatnya. Karena, sehabis menghadap seorang dukun, negaranya diramalkan baru benar-benar akan mencapai kemakmuran dan masyarakatnya hidup sejahtera dalam waktu 20 tahun mendatang. Ketika presiden Indonesia meminta dukun itu untuk melihat masa depan bumi pertiwi yang konon gemah ripah loh jinawi ini, sang dukun justru yang meneteskan air mata karena ternyata Indonesia tidak akan pernah menjadi negara sejahtera. Tentu saja ini hanya anekdot.
|
|
Yang benar-benar fakta adalah peringkat Indeks Pembangunan Manusia Indonesia kini nangkring di posisi ke-112 di antara 175 negara. Tahun sebelumnya Indonesia ada di urutan ke-110, sedangkan Vietnam ada di posisi lebih baik, peringkat 109, Filipina 85, dan Thailand 74. Kita tidak usah bermimpi membandingkan diri dengan Brunei Darussalam (31), Singapura (28), atau Hongkong (26); apalagi dengan Amerika Serikat (7) atau Jepang (9).
MENURUT Bo Asplund, Kepala Perwakilan Program Pembangunan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNDP), Indonesia sebenarnya sudah mengalami kemajuan dalam menekan jumlah penduduk miskin. Namun, untuk indikator lain, seperti penurunan angka kasus kekurangan gizi, Indonesia masih terlalu lambat.
Bahkan, secara proporsional, tingkat keparahan kekurangan gizi pada anak meningkat. Selain itu, upaya mengurangi angka kematian ibu melahirkan juga tidak menunjukkan hasil signifikan. Kematian ibu melahirkan bisa terjadi karena terlambat mendeteksi adanya kelainan kandungan, terlambat mengambil keputusan saat seharusnya ibu dibawa ke rumah sakit, atau terlambat mendapatkan penanganan darurat karena akses ke rumah sakit yang jauh.
Selain masalah gizi dan kesehatan, peringkat Indeks Pembangunan Manusia kita rendah karena kualitas pendidikan dasar di Indonesia masih memprihatinkan. Demikian pula Indonesia belum menunjukkan percepatan dalam meningkatkan cakupan pelayanan sosial dasar bagi anak-anak dan perempuan, khususnya pelayanan imunisasi, persalinan, dan sanitasi (Kompas, 10/7/2003).
Apakah merosotnya peringkat Indeks Pembangunan Manusia karena faktor state neglect? Artinya selama ini pemerintah kurang menaruh perhatian atau mengabaikan pembangunan kesejahteraan sumber daya manusia (SDM) yang bertumpu pada pendidikan, sosial, kesehatan (termasuk gizi), dan penyediaan sarana sanitasi penunjang kesehatan.
Kita tidak menutup mata, pemerintah telah berupaya mengalokasikan dana untuk pembangunan SDM, tetapi ukurannya mungkin masih amat kecil. Akhirnya investasi yang ditanamkan tidak berdaya ungkit guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Masalah yang harus dipecahkan terlalu besar, ibaratnya kita hendak membunuh gajah dengan katapel.
Penurunan masalah gizi yang lambat seperti disoroti Bo Asplund tentu tidak mengada-ada. Sebenarnya banyak di antara kita yang telah menyadari, gizi merupakan salah satu input penting untuk menentukan kualitas SDM. Faktor lain yang juga perlu diperhatikan adalah kesehatan dan pendidikan. Sayang, kesadaran ini tidak ditunjang tindakan nyata dalam wujud pembangunan yang berorientasi perbaikan gizi untuk berbagai sasaran. Padahal, sasaran program perbaikan gizi cukup luas, mulai bayi/balita, anak usia sekolah, ibu hamil/menyusui, sampai lansia.
Masalah gizi berakar dari kemiskinan. Karena itu, masalah ini tidak mungkin hanya dipecahkan oleh nutrisionis (ahli gizi). Laju masalah gizi akan dapat dikendalikan jika pendapatan masyarakat meningkat dan keadilan kian merata.
Upaya menyejahterakan masyarakat memang terus dilakukan, tetapi karena Indonesia adalah negara yang penuh samar-samar, maka yang kian sejahtera adalah para pejabat dan birokrat. Salah satu sebab mengapa kondisi negara kita terus terpuruk adalah karena mental korup yang melanda seluruh jajaran birokrasi. Selama berpuluh-puluh tahun kita semua telah menabur benih dan menyuburkan kebiasaan korupsi.
Di bidang pendidikan, terlalu sering kita mendengar berita tentang sekolah yang mau roboh dan mengancam keselamatan muridnya. Di lain pihak, proyek pengadaan buku dengan anggaran luar biasa besar jalan terus. Sebenarnya, mana yang harus diprioritaskan? Benarkah pencetakan buku harus dilakukan tiap tahun?
Dulu ketika saya duduk di bangku SMP, seluruh siswa mendapat pinjaman buku teks dari sekolah selama setahun. Tahun berikutnya buku teks yang sama dipinjamkan kepada adik kelas. Demikian terus berulang. Rasanya sekolah tidak harus membeli buku tiap tahun karena content buku teks itu tidak cepat basi. Mungkinkah ilmu pengetahuan zaman sekarang cepat berubah sehingga proyek pengadaan buku harus selalu eksis?
MEMECAHKAN masalah kesejahteraan antara lain dapat dilakukan dengan memberi perlakuan adil pada perempuan. Status sosial perempuan akan meningkat apabila posisi ekonomi mereka baik. Hal ini biasanya juga disertai tuntutan untuk mendapatkan pendidikan, kesehatan, dan gizi lebih baik bagi anak-anaknya, laki- laki maupun perempuan.
Sementara itu, keadilan yang merata akan memungkinkan seluruh masyarakat miskin memperoleh public good services secara memadai. Pemberian prioritas pada pembangunan bidang gizi memerlukan political will dari berbagai pihak. Korban masalah gizi adalah mereka yang tidak mempunyai suara (anak balita, ibu hamil/ menyusui). Karena itu, penderitaan mereka harus segera kita akhiri.
Masalah gizi adalah unik. Pemecahannya bukan menggunakan obat yang intensif seperti menyembuhkan penyakit AIDS, tetapi merupakan interrelasi beragam intervensi seperti ekonomi, budaya, pengetahuan, dan perilaku.
Ada dua faktor mengapa gizi tidak jadi prioritas pembangunan meski sejak awal disadari bahwa gizi adalah indikator Indeks Pembangunan Manusia. Pertama, kita memandang masalah gizi dengan perspektif terlalu sempit. Gizi hanya ditempatkan sebagai subsektor kecil dari sektor kesehatan yang luas. Padahal, pendekatan multisektor diperlukan guna mengatasi masalah gizi yang kompleks dimensinya. Masalah gizi bukan sekadar isu kesehatan.
Kedua, mengapa gizi tidak mendapat prioritas karena kegagalan untuk menjadikan gizi sebagai isu politik. Berbicara mengenai isu politik, maka politisi tertinggi, yakni presiden, harus turun tangan memberi arahan kebijakan menuju pengurangan masalah gizi. Para nutrisionis harus mampu melakukan pendekatan (lobi) dengan pihak eksekutif maupun legislatif sehingga program gizi yang dirancang dipahami kedua pihak sebagai agenda yang perlu diprioritaskan.
Secara de facto, perlu ada komitmen dari birokrat dan politisi sehingga pembiayaan program-program pembangunan di bidang gizi mempunyai nilai signifikan dan dijamin keberlanjutannya. Dengan cara ini, kita akan mampu mengurangi masalah gizi secara nyata. Investasi di bidang gizi adalah investasi berdurasi panjang.
Karena itu, dampaknya mungkin baru akan muncul setelah beberapa dekade. Kalau semua pihak sudah menyadari hal ini dan mereka tidak hanya berpikir jangka pendek untuk kepentingan sesaat, maka bangsa kita akan mampu mengejar ketertinggalannya dari bangsa- bangsa lain memperbaiki SDM yang semakin terpuruk.
Kelestarian (sustainability) suatu program akan menjamin pemecahan masalah yang lebih baik. Kelestarian ini dapat dipertahankan apabila semua stakeholders mempunyai rasa memiliki terhadap suatu program.
Untuk program gizi, yang dimaksud dengan stakeholders adalah masyarakat, pemimpin informal, pemerintah yang dalam hal ini diwakili departemen atau kementerian yang relevan, kalangan legislatif, LSM, dan sektor swasta. Karena itu, advokasi dan lobi harus terus dilakukan guna meyakinkan mereka tentang pentingnya prioritas untuk program gizi.
Pemerintah pusat harus punya grand strategy guna mengatasi masalah kekurangan gizi. Para bupati di era otonomi daerah harus juga menyadari, pembangunan gizi adalah pembangunan SDM. Meski jabatan bupati hanya lima tahun dan cenderung digoyang untuk diganti, visi pembangunan SDM jangka panjang harus selalu ada dalam benak tiap bupati. Keberhasilan pembangunan di daerah seharusnya menyertakan indikator gizi sebagai kriteria. |
|
Tidak ada komentar:
Posting Komentar